RSUD Banyuwangi Jadi Layanan Resmi Cek Kesehatan Calon TKI

rsud banyuwangi jadi layanan resmi cek kesehatan calon tki (sumber:banyuwangikab.go.id)

Berita Banyuwangi - Sebagai upaya memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pemkab Banyuwangi meresmikan layanan cek kesehatan (medical check up) bagi calon TKI yang ditempatkan di RSUD Blambangan. Layanan tersebut diresmikan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Rabu (9/9).

“Ini ikhtiar kami dalam memberikan perlindungan kepada calon TKI. Sekaligus menjadi portal daerah untuk memberikan data valid secara online sehingga lebih terkontrol dan tidak akan ada pemalsuan,” kata Bupati Anas.

Selama ini kata Bupati Anas, untuk memastikan kondisi kesehatannya, para calon TKI khususnya dari Banyuwangi harus memeriksakan kesehatannya di luar daerah. Seperti di Jember, Surabaya dan Malang. Sehingga masih harus perlu biaya yang tinggi, belum lagi kegagalan atau data yang tidak valid.

Direktur RSUD Blambangan dr Taufik Hidayat, SpAnd menambahkan, sejak turun SK resmi dari Menkes Agustus 2015 lalu, RSUD Blambangan berkomitmen siap melayani calon TKI yang meliputi empat kabupaten, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Jember dan Situbondo.

Layanan ini dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 – 14. 00 WIB. Tapi, mulai awal Januari nanti akan buka 08.00 – 20.00 WIB. Ditargetkan, pusat medical check up ini mampu melayani 50 calon TKI perharinya. “Rata-rata check up lengkap ini memakan waktu sehari,” kata dr. Taufik.

Layanan pemeriksaan ini, meliputi fisik, kejiwaan, laboratorium dan radiologi. Ada lima dokter yang selalu siaga di layanan ini, dokter spesialis penyakit dalam, dokter jiwa, psikologi dan dua dokter umum. Selain itu ada paramedis, tenaga laboratorium dan radiologi yang selalu siap melayani para calon TKI.

Untuk proses layanan pemeriksaan calon TKI ini, kata Taufik, cukup mendaftar ke klinik pemeriksaan secara online. Pertama, mendaftar sesuai dengan ID TKI, informed consent, foto, rekam dan sidik jari. Kedua, akan dilakukan pemeriksaan oleh tim, yang meliputi fisik, jiwa, laboratorium dan radiologi. Terakhir penetapan hasil fit atau un fit oleh tim yang diketuai dokter spesialis dalam. “Untuk biaya, semua mengacu standar yang telah ditetapkan Menkes,” ujarnya.

Bupati Anas menambahkan, permasalahan TKI menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Dengan berbagai program yang dilakukan untuk menggerakkan ekonomi lokal, diharapkan jumlah TKI dari Banyuwangi terus berkurang. Mereka bisa bekerja di negeri sendiri dengan berbagai peluang yang tersedia, seperti sektor pariwisata dan industri yang dikembangkan di Banyuwangi. Kalau pun harus bekerja di luar negeri, harus dipastikan bekerja di sektor formal.

”Sering saya bilang, ini bukan seperti kita main sulap. Sekarang bikin berbagai program, besok jumlah TKI sudah nol. Semuanya berkelanjutan,” ujarnya. (Humas protokol)
sumber:banyuwangikab.go.id

Tweet