Polisi Buru Aktor Kerusuhan Tumpang Pitu

komnas ham menggelar pertemuan tertutup dengan kapolres banyuwangi akbp bastoni purnama terkait kerusuhan di tambang pt bsi

Berita Banyuwangi - Kisruh warga dengan aparat kepolisian di kawasan pertambangan Tumpang Pitu, Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, dua pekan lalu menarik perhatian Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kemarin (11/12) kornisioner Komnas HAM, Siane Indriyani, datang ke Banyuwangi untuk menemui Kapolres AKBP Bastoni Purnama.  Mereka duduk dalam satu meja untuk membahas pasca-kisruh di area penambangan emas milik PT. Bumi Suksesindo (BSI) itu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi mencapai suatu kesepahaman terkait konflik di Tumpang Pitu. Komnas HAM meminta agar kepolisian melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Komnas HAM juga meminta agar polisi menolak intervensi yang ingin mencampuri perkara penanganan kasus itu.

Hasil penyelidikan benar-benar objektif. Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama mengatakan, Kormns HAM bisa mengerti dan memahami apa yang dilakukan aparat kepolisian dalam rangka mengamankan aksi massa di kawasan Tumpang Pitu beberapa waktu lalu.

Lewat rekaman video yang dimiliki kepolian dalam  itu, Komnas HAM akhirnya menyadari bahwa tuasi saat itu memang tidak terkendali. Terkait proses hukum yang menjaring ketiga pelaku yang diduga sebagi perusuh insiden tersebut, Bastoni menegaskan, penyelidikan dipastikan tidak akan berhenti sampai di sana.
Berdasar hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan ketiga tersangka, polisi menduga ada aktor intelektual dalam kasus itu. “Berdasar keterangan saksi dan ketiga tersangka, kami menyimpulkan ada aktor intelektual di belakangnya. Mereka inilah yang akan terus kami telusuri,” kata Bastoni.

Komnas HAM juga meminta agar kepolisian meminimalkan tersangka dari unsur masyarakat. Sebab, indikasinya masyarakat terkesan hanya dimanfaatkan oleh aktorintelektual. Sayang, Bastoni tidak mau menyebutkan identitas aktor intelektual tersebut.

Sebab, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan saksi tambahan atas kasus itu. Rencananya, ada lima saksi lagi yang akan diperiksa. Bahkan, beberapa orang sudah cipanggil, tapi belum datang. “Masih ada saksi tambahan yang akan diperiksa,” tegasnya.

Komisioner Komnas HAM, Siane Indriyani, mengatakan kedatangannya ke Banyuwangi untuk mendalami penyebab bentrokan yang terjadi antara polisi dan pengimjuk rasa di area tambang PT. BSI pada 25 November 2015 lalu.

Pihaknya ingin mengetahui akar permasalahan terjadinya bentrokan yang berakibat pada penangkapan tiga warga yang anarkis. Komnas HAM bahkan ingin mengetahui apakah ada kaitan antara kejadian tersebut dengan kekecewaan masyarakat di masa lalu.

Sebab, sebelumnya sudah ada kekecewaan masyarakat terkait keberadaan tambang emas tersebut. “Komnas sudah menangani kasus Tumpang Pitu sejak tahun 2010. Kami melihat ada sebagian besar masyarakat yang sebetulnya tidak setuju dengan adanya tambang ini,” jelasnya.

Di lain pihak Komnas HAM juga melihat adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh. Salah satunya, mencoba berebut saham dan lainnya. Ada pihak yang memanfaatkan hal itu untuk kepentingan jangka pendek.

Bila tidak diantisipasi, Indriyani menyebut bisa jadi Freeport jilid kedua.  Terkait kerusuhan, Komnas HAM ada yang memprovokasi. Artinya, penduduk di sana dimanfaatkan untuk tujuan tertentu oleh oknum untuk kepentingan jangka pendek.

“{Polisi tidak hanya mencari aktor di bawah tapi juga aktor di atas. Ada aktor politik yang bermain,” pungkasnya. (radar)

Tweet